• Harga Rumah Melejit, KPR Makin Sulit

    Jakarta – Kenaikan harga properti khususnya hunian (rumah) pada 2013 terus berlanjut menyambung kenaikan periode sebelumnya termasuk di kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Masalah keterbatasan lahan dan permintaan yang tinggi terhadap hunian membuat harga rumah terus naik setiap tahun.

    Kenaikan harga rumah yang sudah dianggap berlebihan, membuat regulator seperti Bank Indonesia (BI) melakukan beberapa kebijakan untuk mengerem permintaan rumah, yang harapannya bisa meredam kenaikan harga. Misalnya pembatasan minimal uang muka, larangan KPR inden, hingga pembatasan pemberikan KPR bagi para konsumen.

    Berikut ini data dan fakta soal kenaikan harga rumah dan hembatan-hambatan pembelian properti di 2013, antara lain:

    1. Kenaikan Harga Tanah Kerek Rumah

    Secara kasar, setiap tahun harga properti di Indonesia terus merangkak naik rata-rata 30%.

    “Rata-rata tumbuh 30% dan kita rencanakan 2014-2015 bisa menaikkan harga properti 30 persen,” kata Direktur Utama PT Metropolitan Land Tbk Nanda Widya, Kamis (16/5/2013).

    Mereka mengaku kesulitan mencari lahan yang murah dan ideal untuk membangun? apalagi di Jakarta dan kota-kota lainnya di Jawa.

    “Harga tanah naiknya 3 kali lipat bukan cuma di Semarang, tetapi hampir kota-kota besar semua,” ungkap Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso, Selasa (24/9/2013).

    Bahkan Setyo mengatakan harga tanah di Ibu Kota secara langsung ikut mengerek harga tanah di wilayah pinggiran. Sehingga regulasi apapun yang dikeluarkan pemprov di Jakarta akan sangat mempengaruhi harga pasar.

    “Harga tanah di Indonesia itu bukan harga Jakarta. Saya khawatir dalam waktu dekat DKI bikin aturan pengembang bisa meningkatkan bangunannya melalui aturan KLB yang baru, ini harga tanah bisa naik 400%. Takutnya ini diikuti di daerah lain. Jangan sampai harga Jakarta diikuti daerah lain,” tegasnya.

    2.Harga Rumah Komersial

    Bank Indonesia (BI) mencatat secara tahunan atau year on year (YoY) rata-rata harga rumah komersial (non subsidi) mengalami kenaikan 13,51%, angka ini lebih tinggi dari kenaikan YoY triwulan II-2013 yang hanya 12,11%. BI juga mencatat pada periode triwulan III kenaikan harga rumah tertinggi terjadi pada tipe rumah kecil mencapai 18,49%.

    “Berdasarkan wilayah kenaikan harga paling tinggi terjadi di Manado 22,96% dan Surabaya 20,24%,” jelas survei terbaru BI.

    Secara umum penyebab kenaikan harga rumah karena kenaikan harga bangunan 31,02%, kenaikan upah pekerja 20,72%, dan kenaikan harga bahan bakar minyak 20,61% khususnya pada periode triwulan III-2013.

    Khusus Triwulan III-2013, secara triwulanan daerah (QtoQ) yang mengalami kenaikan harga tertinggi yaitu Kota Denpasar sebesar 6,43% terutama pada rume tipe terkecil sebesar 12,82%. Namun yang menarik, Kota Manado lagi-lagi tercatat sebagai kota yang harga rumahnya mengalami kenaikan salah satu yang tertinggi yaitu sebesar 5,12% khususnya pada rumah tipe besar 15,12%.

    Di kawasan Jabodetabek, harga rumah tipe besar misalnya rumah di kawasan Summarecon Bekasi cukup membuat jantung berdebar. Pasalnya, harga rumah di pinggiran Jakarta tersebut paling murah mencapai Rp 2 miliar.

    “Harganya waktu April 2013 itu dimulai dari Rp 2 miliar. Harga jual cluster Vernonia Summarecon Bekasi sedikit lebih tinggi dari pada perumahan baru Summarecon Gading Serpong,” kata Jeni yang merupakan salah satu marketing dari Ray White, Bekasi (9/6/2013).

    3.Harga Rumah Subsidi

    Kenaikan harga rumah juga tak hanya terjadi pada rumah non subsidi atau komersial. Rumah subsidi atau rumah murah yang selama ini harganya dijaga oleh pemerintah ikut naik.

    Menteri Perumahan (Menpera) Djan Faridz memastikan sudah mengeluarkan peraturan menteri soal revisi harga rumah subsidi/Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Sehingga para kengembang kini boleh menjual harga rumah yang sebelumnya dipatok maksimal Rp 88-95 juta menjadi Rp 105-115 juta, atau yang dahulunya Rp 145 juta di Papua kini menjadi Rp 165 juta.

    “Kalau dari Kemenpera sudah fixed berlaku. Kalau mau jual pengembang sudah bisa dengan harga baru,” kata Djan (25/11/2013).

    Kenaikan harga ini tentunya kabar baik bagi pengembang, namun kabar buruk bagi konsumen khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Apalagi, meski sudah ada perubahan harga, ternyata kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% untuk rumah subsidi/FLPP belum ada revisi. Artinya harga rumah yang masih bebas PPN untuk rumah yang harganya (tergantung wilayah) Rp 88 juta, Rp 95 juta dan Rp 145 juta (di Papua) sesuai harga rumah murah dengan harga lama.

    4.Rem Itu Namanya LTV

    Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan revisi aturan loan to value (LTV) terkait kepemilikan rumah kedua dan ketiga. Dari aturan tersebut, diharapkan para pengembang properti lebih banyak membangun rumah kecil dan menengah. Aturan LTV ini mengatur uang muka (DP) KPR rumah ukuran di atas 70 m2 harus minimal 30%.

    “BI sengaja memberikan hambatan, agar pembangunan rumah lebih banyak untuk kecil dan menengah,” ungkap Asisten Deputi Gubernur BI Mulya Siregar (28/11/2013)

    Menurutnya, dalam aturan BI tidak ada larangan penuh untuk penggunaan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR). Namun, aturan hanya ditujukan untuk mengatur besaran uang muka KPR rumah tipe besar dan mewah (di atas 70 m2) dan larangan inden kredit perumahan rakyat (KPR) untuk rumah kedua dan ketiga.

    Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan aturan KPR untuk rumah kedua dan ketiga. Besaran kredit atau loan to value (LTV) untuk KPR rumah kedua dan rumah ketiga saat ini dibatasi. Lewat aturan ini, berarti uang muka atau down payment (DP) untuk KPR rumah kedua dan ketiga makin mahal.

    Aturan ini berlaku sejak 30 September 2013, dan berlaku untuk bank konvensional, bank syariah, dan unit usaha syariah.

    Aturan tertuang dalam surat edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Di mana sekaligus mencabut aturan sebelumnya Surat Edaran No 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012.

    Selasa, 24/12/2013 07:31 WIB

    Sumber: detikfinance

    Last 5 posts in news

Comments are closed.
Artikel yg terkaitclose