• Waspada pengembang properti nakal

    Cerita soal praktik-praktik pengembang properti nakal di Indonesia sudah jadi rahasia umum. Tindakan mereka bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga merugikan pemerintah hingga perbankan.

    Tahun ini saja masalah keluhan konsumen terhadap pengembang properti yang terkait transaksi jual beli masih menjadi catatan aduan yang diterima Badan Perlindungan Konsumen Nasional(BPKN). BPKN menerima 1.700 pengaduan konsumen selama pertengahan tahun hingga awal Desember 2013, diantaranya soal aduan masalah properti.

    Berikut ini beberapa data dan fakta soal fenomena pengembang properti nakal, antaralain:?

    1.Manipulasi Kredit Pembebasan Lahan

    Bagi pengembang yang membangun rumah FLPP (subsidi perumahan) bisa mendapatkan kredit pembebasan lahan dari bank. Nilainya 50% dari harga tanah yang sebenarnya. Pengembang bisa mengakalinya dengan kongkalikong dengan tim penilai harga tanah yang bisa berasal dari pihak independen ataupun perbankan.
    Sederhananya, misalkan si pengembang membeli lahan untuk proyek senilai Rp 1 miliar. Dengan demikian mereka seharusnya mendapatkan kredit dari bank sebesar Rp 500 juta. Namun, pengembang dan kecurangannya melalui tim penilai mengaku harga tanah tersebut Rp 2 miliar, maka pengembang nakal ini mendapatkan kredit Rp 1 miliar dari bank. Itu berarti, dalam pembelian tanah, pengembang tidak mengeluarkan modal sepeser pun.

    Jual Rumah di Tanah yang Belum Bebas

    Praktek kecurangan semacam ini memang jarang, namun? masih ada saja pengembang yang melakukan praktik ini. Contohnya apabila si pengembang memiliki tanah 2 hektar utuk sebuah proyek yang dibagi dua. Untuk satu hektar pertama tanahnya sudah dibebaskan, sedangkan si pengembang spekulasi dengan menjual rumah di tanah kedua yang belum terbebaskan dengan cara?pre sale.

    Rekayasa Harga Jual
    Kerap kali ditemui pengembang menjual rumah dengan iming-iming diskon. Namun itu hanyalah satu trik pengembang menggaet konsumen. Nyatanya, harga yang ditawarkan adalah sama, atau tanpa diskon.
    Sebagai ilustrasi, uang muka untuk rumah dipatok 30%, sedangkan harga rumah Rp 300 juta, itu artinya uang mukanya sekitar Rp 90 juta.
    Sebagai bagian dari rekayasa harga, pengembang menaikkan harga rumah menjadi Rp 350 juta dan seakan-akan memberikan diskon uang muka kepada konsumen. Jadi seolah-olah konsumen sebenarnya tidak perlu membayar Rp 105 juta sebagai uang muka, namun hanya Rp 90 juta saja.

    2.Ingkar janji

    fenomena ini sering terjadi dalam transaksi pembelian properti di Indonesia. Konsumen harus lebih jeli saat melihat surat perjanjian antara mereka dengan pengembang. Konsumen bisa mendapatkan kompensasi atas keterlambatan pengembang dalam membangun rumah. Trennya, pengembang menyelesaikan rumah dalam waktu 2 tahun, padahal dalam perjanjian hanya 8 bulan.

     

    3.Tilep Dana Subsidi Rumah

    Pengembang yang membangun rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau yang biasa disebut rumah subsidi pemerintah, mendapatkan jatah Rp 4 juta per rumah untuk membangun PSU seperti saluran air selokan, badan jalan, dan lainnya.
    Namun prakteknya di lapangan, uang Rp 4 juta yang diberikan dengan sistem reimburst ke pemerintah itu tidak dipakai sepenuhnya. Ilustrasinya, pengembang membangun PSU dengan biaya Rp 2,5-3 juta, namun mengklaim ke pemerintah dengan biaya membangun dengan uang Rp 4 juta per rumah. itu berarti pengembang memiliki uang panas setidaknya Rp 1 juta per rumah.

    Loloskan Data Nasabah KPR
    Untuk urusan pengajuan KPR, ada beberapa kasus seseorang yang betul-betul bankable namun pengajuan KPR-nya tidak disetujui. Sebaliknya, yang tidak bankable malah disetujui. Hal ini terjadi karena kemampuan analis perbankan, namun tak menutup kemungkinan adanya campur tangan pengembang untuk loloskan KPR.
    Contohnya dua orang yang memiliki penghasilan yang sama, A dan B.Si A mengajukan KPR dengan aplikasi yang penuh dengan berbagai macam tagihan, baik itu motor, kartu kredit, dan sebagainya. Si A diloloskan dalam BI checking dan berhak mendapatkan kredit KPR. Sedangkan B yang sama sekali tidak memiliki utangan atau tagihan, malah tidak mendapatkan kucuran kredit.
    Ada saja tindakan pengembang yang ikut campur dalam urusan BI checking dengan memanipulasi data, misalnya besaran pengeluaran dan gaji calon konsumen.

    Sumber:

    http://finance.detik.com/read/2013/12/26/105128/2451616/1016/cerita-pengembang-properti-nakal

Comments are closed.
Artikel yg terkaitclose